PSSI terancam divonis FIFA

Indonesia menunggu kepastian hasil rapat national association FIFA, Selasa (1/3). Status keanggotaan Indonesia terancam dibekukan efek intervensi pemerintah dalam proses suksesi kepengurusan PSSI.

Status keanggotaan Indonesia mulai terancam. FIFA diklaim sudah mengirimkan surat pernyataan penolakan intervensi pemerintah, Jumat (25/2). Menpora sebelumnya menekan Komite Banding Pemilihan agar melakukan koreksi atas status pencalonan beberapa nama. PSSI terancam dibekukan secara internal bila hasil banding beberapa nama calon negatif. Suhu terus naik setelah kelompok suporter sepak bola turun ke jalan dan menyuarakan perubahan di PSSI. Komite Banding akhirnya mengambil jalan aman dengan menolak banding Arifin Panigoro, George Toisutta, Sihar Sitorus, dan Tuti Daud pada Jumat (25/2).

Mereka juga menganulir keputusan Komite Pemilihan yang meloloskan verifikasi Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie. “Tugas yang dibebankan kepada Komite Banding tidak selesai karena campur tangan pemerintah. Jumat malam kami langsung menerima surat elektronik dari FIFA. Isinya menolak intervensi pemerintah dan itu adalah peringatan dari FIFA,” ungkap Anggota Etika FIFA Dali Tahir, kemarin. FIFA rencananya akan membahas perkembangan yang terjadi di Indonesia pada rapat anggota, Selasa (1/3). Kepastian masa depan nasib sepak bola Indonesia diklaim ditentukan saat itu. Sebab, lembaga tertinggi sepak bola dunia itu memiliki banyak bukti atas campur tangan pemerintah dan beberapa demo yang berakhir anarkistis.

Gesekan antarmassa sebelumnya terjadi pada demo di Jakarta dan Makassar, Kamis (24/2). Jakmania–suporter Persija–dan Bonek–suporter Persebaya–yang berdemo di Jakarta saling serang di Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Hal sama dilakukan massa anti dan pro Nurdin di Makassar. Dali menambahkan, gesekan antarpendemo tidak dikehendaki FIFA. “Indonesia sebenarnya tidak masuk agenda. FIFA akhirnya menyiapkan waktu khusus untuk emergency meeting setelah ada intervensi pemerintah.

FIFA juga menyayangkan adanya bentrokan antarpendemo. FIFA punya bukti semua kejadian. Sekarang semua menunggu hasil rapat tersebut,” lanjutnya. Pembekuan status keanggotaan FIFA berpeluang diterima Indonesia. Sebelumnya sanksi diberikan FIFA kepada Brunei Darussalam. Kebijakan tersebut sebagai jawaban atas campur tangan pemerintah Brunei. Kondisi serupa juga menimpa Irak. Dali menambahkan, suspend biasanya menjadi solusi bila pemerintah tetap bersikap reaktif. “Kami hanya bisa prihatin.

Rapat 1 Maret sebenarnya mengevaluasi kasus Brunei dan beberapa negara yang punya catatan khusus. Kalau sudah ada kondisi seperti itu, FIFA biasanya langsung memberlakukan suspend. Rapat darurat tersebut khusus membahas kondisi terakhir di Indonesia. Kasus LPI (Liga Primer Indonesia) sudah ditutup,” katanya. Demi mengeliminasi risiko pembekuan status keanggotaan, jalur diplomasi tampaknya menjadi pilihan. PSSI beberapa kali keluar dari lubang jarum setelah sukses melobi FIFA. Mereka berhasil mengamankan kekuasaan Nurdin saat ketum PSSI tersebut dipenjara.

PSSI juga sukses meloloskan klausul artikel kriminal dalam statutanya yang dinilai berbeda dari Statuta FIFA. “Lobi tetap dilakukan agar Indonesia terbebas dari suspend. Tapi, kami akan mendengar sikap resmi FIFA terlebih dahulu. Yang jelas, kami tidak ingin keanggotaan PSSI dibekukan hanya karena campur tangan pemerintah,” tandas Dali. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menjelaskan, komunikasi intensif terus dilakukan kepada FIFA. Sebab, PSSI harus mengklarifikasi atas berbagai insiden yang terjadi akhir-akhir ini.

Namun, mereka enggan menghitung peluang Indonesia lepas dari jerat hukum FIFA karena semua akan diputuskan pada awal Maret. “Kami terus berkonsultasi dengan FIFA menyangkut kondisi terakhir di sini. PSSI akan berusaha sekuat tenaga meyakinkan FIFA sehingga Indonesia tidak terjerat suspend. Tapi, kami tidak berani menjamin semuanya. Kami hanya bisa melobi, keputusan final di tangan FIFA,” tandasnya.

sumber:seputar-indonesia.com